BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional untuk mewujudakn suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik material maupun spiritual yang berdasarkan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, nyaman, terntram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan hubungan internasional yang merdeka, bersahabat, tertib, aman dan damai.

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan nasional di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Memajukan kesejahteraan umum berarti memajukan suatu tingkat kehidupan masyarakat secara optimal dan memenuhi kebutuhan dasar kehidupan manusia. Kesemuanya itu dapat terwujud dengan melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber anggaran atau penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat, semakin modernnya perkembangan teknologi maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainnya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi kepentingan seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuklah pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 18 UUD Negara tahun 1945.
Perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1903 dengan mengeluarkan Desentralisatie Wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan desentralisasi di Indonesia, yang memberi kekuasaan dalam pelaksanaan implementatif kebijakan desentralisasi untuk Indonesia dan di Hindia Belanda. Desentralisatie Wet 1903 merupakan hasil amandemen parsial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru diantaranya pasal 68 dan pasal 69 RR 1854. Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahan sendiri
Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang keika Perang Dunia II tahun 1942 telah memberikan perubahan beberapa aspek kehidupan hukum di Indonesia. Dimaklumatkannya 3 (tiga) Undang-undang oleh Pemerintah Jepang, salah satunya adalah undnag-undang No. 28 merupakan produk hukum yang mempunyai konsekuensi cukup panjang. Karena berdasarkan kekuatan undang-undang yang satu ini tatanan pemerintahan kolonial yang di dasarkan kepada asas desentralisasi (sebagaimana telah diupayakan bertahun-tahun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda) menjadi berakhir.

Penyelenggaraan otonomi daerah pada era setelah kemerdekaan Indonesia, diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1948 merupakan pokok Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang yang berlaku selanjutnya adalah Undang-undang No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah; Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemeberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah. Sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi, selain memudahkan koordinasi kekuasaan dan pemerintahan juga mengakomodasi kondisi bangsa Indonesia. Wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa, suku dan agama di Indonesia, sehingga dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah.

Dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999 dijelaskan juga tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Meskipun Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tujuan yang ideal, sebagaimana tertuang dalam penejelasan umumnya. Namun demikian perjalanan otonomi daerah dengan berlakunya undang-undang tersebut hanya mampu bertahan dalam jangka waktu 5 tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam perkembangan zaman dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

Berbekal dari kekurangan dan hasil evaluasi pada pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya, maka pada tahun 2004, pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga Undang-undang No. 25 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Meskipun demikian, sepuluh tahun undang-undang No 32 tahun 2004 ini berjalan, tetap saja belum sampai kepada kesempurnaan. Karena tepatnya pada tahun 2014 diterbitkanlah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan untuk menggantikan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan Daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten /kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota dibiayai oleh APBN. (Surani Ulfa, 2017).
Dalam penyelenggaraan fungsi daerah menurut penjelasan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, khususnya didalam penjelasan BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 30(tiga puluh), akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, hubungan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggaungjawab, dengan mengacu kepada Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah.
Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bagian keempet Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 menyebutkan bahwasannya: (1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan., (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan mafaat untuk masyarakat. Dalam kelanjutannya pada pasal 284 UU No. 23 tahun 2014, kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Selanjutnya, sumber keuangan Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, di Pasal 285 ada disebutkan tiga jenis sumber pendapatan daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Yaitu sebagai berikut:
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. PAD antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan Pasal 285 dalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah diluar retribusi daerah dan pajak daerah. Ini termasuk, di antaranya, jasa giro dan hasil penjualan aset daerah.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Ada empat macam transfer pemerintah pusat untuk daerah: Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan dibagi lagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi hasil dapat bersumber dari pajak (PBB atau PPH), cukai, dan sumber daya alam. Dana Alokasi Umum diberikan kepada daerah untuk tujuan pemerataan kemampuan antar daerah. Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan dialokasikan khusus untuk daerah berotonomi khusus dan daerah yang memiliki status istimewa sesuai ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Dana Desa ditujukan khusus untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan transfer antar daerah bisa berasal dari pendapatan bagi hasil atau bantuan keuangan. Yang dimaksud dengan pendapatan bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh suatu daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

Adapun sumber pendapatan daerah yang ketiga, yang oleh undang-undang disebut dengan “Lain-lain pendapatan yang sah”, meliputi seluruh pendapatan daerah diluar PAD dan pendapatan transfer. Pendapatan jenis ini dapat meliputi hibah, dana darurat, atau pendapatan-pendapatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dani Muhtada, M.Pd., Ph.D. 2016).

Dari ketiga sumber pendapatan daerah yang disebutkan dalam Undang-undang tersebut, Pajak Daerah merupakan salah satu sumber aktif pendapatan suatu daerah dari pendapatan asli daerahnya yang kemudian menurut pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersambung dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ditetapkan dengan Undang-Undang, dan yang dalam pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pajak berperan pital dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor yang menyatakan bahwasannya di daerah Kota Bogor pajak merupakan pendapatan terbesar di daerah yang banyak menyumbangkan terhadap berbagai pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor sejauh ini. Namun demikian, menurutnya disayangkan sering kali masih terjadi kebocoran. Penyebabnya tak lain adanya praktik ‘kerjasama’ antaran oknum dinas dan wajib pajak.  Hal itulah yang dirasakan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Bima menyatakan bahwa pajak seringkali mendapatkan kebocoran. “Sumber terbesar dari seluruh pendapatan daerah adalah pajak, tapi pajak ini sering bocor. Pajak restoran, pajak hotel seringkali bocor. Harusnya bayar berapa tapi disetor ke pemerintah hanya berapa. Sehingga daripada segi kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor belum begitu bagus dan konsisten (Jawa pos, Sabtu, 11 Mar 2017).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal demikian tersebut terjadi, pertama dari faktor Regulasi yang harus lebih di perjelas dan pertegas lagi, kedua: dari segi sosialisasi patuh wajib pajak serta pengawasan yang belum maksimal serta konsisten, dan yang ketiga dari sistem atau mekanisme pembayaran yang mungkin saja masih menimbulkan adanya peluang untuk mangkir, adanya kerjasama petugas dan wajib pajak, menyuap, menyogok atau terlalu berlibet yang menghabiskan waktu dan ongkos.
Pada bulan Juni 2017, di laman website Bapeda Kota Bogor, permasalahan yang terjadi di Kota Bogor pada sektor perpajakan menurut Kabid Penagihan dan Pengendalian pada Bapeda Kota Bogor Hera Heryaningsih Eka menyebutkan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pada pembayaran pajak bahkan ada yang sampai tidak bayar pajak. Hal tersebut terjadi pada wajib pajak tempat usaha hotel, restoran dan tempat usaha lainnya. Sehingga salah satu upayanya yaitu Bapeda Kota Bogor tidak segan untuk melakukan tindakan tegas berupa teguran, surat peringatan satu, kemudian kedua dan terakhir pemasangan stiker ataupun plang penunggak pajak tempat usaha, hotel maupun hal usaha lainnya yang menunggak selama beberapa bulan tidak melakukan pembayaran pajak dan tempat usaha lainnya yang tidak membayar pajak. Terlebih lagi, berdasarkan Perda nomor 21 tahun 2011 tentang ketentuan umum pajak daerah menyebutkan, “apabila sampai enam bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran pajak, maka sanksi berat akan dilakukan yaitu pembekuan usaha tersebut”.

Tak dapat di pungkiri, sistem pembayaran pajak merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penunggakan pembayaran pajak pada wajib pajak. Sistem yang memudahkan, murah dan efektif serta efisien pasti akan menjadi daya tarik yang sangat bagus terhadap kesadaran bagi wajib pajak. Meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak bisa terlihat daripada antusiasme wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Kemauan pada pelayanan yang mudah, murah, efektif dan efisien adalah harapan wajib pajak yang harus terus diperhatikan dan ditingkatkan sehingga mengurangi atau bahkan tidak terjadi lagi peristiwa banyaknya nunggak bayar pajak berbulan-bulan.
Melihat pada kondisi saat ini, Era globalisasi dan teknologi yang begitu sangat pesat kemajuannya memungkinkan hal itu bisa diwujudkan. Bagaimanapun kondisinya, kemajuan teknologi harus dijadikan sebagai sarana dan media kemudahan dalam sistem pemerintahan khususnya pelayanan pengumpulan pendapatan asli daerah pada sektor perpajakan. Masyarakat saat ini sudah sangat terbiasa dengan teknologi, bahkan segala bentuk kegiatan administrasi sudah banyak pada lingkup teknologi atau online.
Menjawab tantangan yang terjadi dilapangan dan masih banyaknya terjadi pelanggaran terhadap transaksi yang berkaitan keungan khususnya pada sektor perpajakan, maka secara cepat pemerintah merespon hal tersebut melalui kemendagri, pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai pada 17 April 2017. Dalam surat edaran tersebut diamanatkan, pemerintah daerah wajib menerapkan transaksi non-tunai paling lambat 1 Januari 2018. Penetapan transaksi non-tunai di pemerintahan daerah dianggap penting oleh Kementerian Dalam Negeri sebab berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017, transfer ke daerah dana desa mencapai 36,8% dari total belanja negara. Angkanya sendiri berada di nominal Rp764,92 triliun yang tentunya angka yang sangat rawan akan terjadinya penyalahgunaan anggaran dari perilaku korupsi maupun luput dari pencatatan.
Guna memenuhi amanat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pada akhirnya mengeluarkan intruksi walikota Bogor no 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan dan pemantauan transaksi non-tunai yang kemudian ditindak lanjtui dengan mengadakan sosialisasi implementasi sistem transaksi non-tunai kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat dan BUMD di Bogor, Senin 2 Oktober 2017. Per lusa, Rabu 4 Oktober 2017, transaksi di atas Rp1 juta di kawasan pemkot harus dilakukan secara non-tunai.Tidak hanya sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri pada tahun 2017 saja, penerapan transaksi nontunai didasarkan pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 283 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa  pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, akuntabel dan transparan, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi mengemukakan, implementasi transaksi nontunai merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Dengan kebijakan ini, Pemkot Bogor akan melakukan proses transaksi pembayaran secara internal maupun eksternal secara nontunai. Transaksi nontunai akan menguntungkan banyak pihak. Pertama dari segi keamanan, hal ini mencegah tindakan kriminal, seperti perampokan, yang kerap menimpa pemegang uang instansi-instansi daerah. Transaksi non-tunai juga dapat memastikan dana yang disalurkan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran kepada penerimanya. Sehingga nantinya, tidak ada lagi keluhan mengenai penyaluran dana hibah atau bantuan lainnya yang tersendat.

Transaksi non tunai  Pemkot Bogor sendiri pembayaran non tunai sudah terlebih dahulu dilakukan di pendapatan pajak daerah. Masyarakat tidak lagi membayar pajak ke bendahara penerimaan melainkan langsung ke bank yang dituju. Selain itu, transaksi non-tunai juga dilakukan saat membayar gaji dan tunjangan seluruh PNS Kota Bogor, transaksi hibah dan bansos yang ditransfer langsung ke rekening penerima yang disyaratkan untuk mencantumkan nomor rekening. Sehingga, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengaku sepakat dengan diterapkannya transaksi non-tunai yang dinilainya lebih efektif, efesien, aman dan meminimalisir peluang korupsi. Ade juga menjelaskan, dengan transaksi non tunai tidak ada lagi transaksi yang tidak tercatat, karena pencatatan langsung terekap hari itu juga. Sementara untuk transaksi tunai ditemukan beberapa kejadian yang tidak ada kuitansinya, lupa tanggal pembayaran atau lupa siapa yang membayar.
Pada intinya, implementasi kebijakan transaksi non-tunai di Kota Bogor adalah merupkan upaya pemerintah Kota Bogor dalam rangka untuk menekan tingkat penyelewengan penggunaan anggaran hingga manfaat dapat optimal dirasakan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Terkhusus pada sektor pajak pemerintah Kota Bogor berharap berdampak sangat bagus dalam peningkatan pendapatan maupun peningkatan kepatuhan wajib pajak di kota bogor. Sehingga wajib pajak dikota bogor lebih baik lagi kedepannya dan bermanfaat banyak untuk peningkatan pembangunan di Kota Bogor.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :
Bagaimana pengaruh implementasi kebijakan non-tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Apa kendala implementasi kebijakan kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Tujuan Penelitian
Adapun ujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di kota bogor?
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Untuk mengetahui apa kendala implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan non tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor?
Manfaat Penelitian
Bagi Pengembangan Ilmu
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam dunia keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan pengaruh implementasi kebijakan non-tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor.
Bagi Institusi
Diharapkan dapat memberikan masukan, referensi kepustakaan, sumbangan pikiran dan acuan untuk dikembangkan lebih lanjut tentang pengaruh implementasi kebijakan non-tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor
Bagi Mahasiswa yang bersangkutan
Diharapkan menjadi tambahan wawasan pengetahuan dan motivasi terhadap mahasiswa tentang pengaruh implementasi kebijakan non-tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya merupakan sebagai salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan sebagai acuan berupa teori-teori atau temuan penelitian terdahulu, berupa jurnal-jurnal melalui internet yang bisa dijadikan perbandingan ataupun perluasan lebih mendalam.

Penelitian Rohmawati, dkk (2013) Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei. Teknik analisis data mengunakan analisis path. Dengan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi telah terbukti dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakannya
Susmita dan Supadmi (2016) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda. Menghasilkan pengaruh positif signifikan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Pemberian kualitas yang baik pada pelaku wajib pajak KPP Pratama Denpasar Timur terbukti sudah prima dan dapat menaikkan tingkat kepatuhan.

Jannar Dio Brata, Isna Yuningsih dan Agus Iwan Kesuma (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Samarinda dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjan bebas yang ada di Kota Samarinda. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode incidental sampling. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 100 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus memberikan pengaruh tidak signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.Herlina Ari Wulandari (2015) Pengaruh Prinsip Transparansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Mojokerto. Dalam penelitian ini menolak Ho dan menerima Ha, yang artinya adalah terdapat pengaruh prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang diperoleh sebesar 0,589 dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi atau hubungan yang sedang antara variabel X (Prinsip Transparansi) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak).

Rudi Yahya (2015) Pengaruh Biaya Kepatuhan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Tegallega). Biaya Kepatuhan tidak memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Menunjukkan bahwa ketika biaya semakin naik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin menurun, namun sebaliknya, apabila biaya kepatuhan semakin rendah maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Dan variabel Pemeriksaan Pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada di KPP Pratama Bandung Tegallega. Hal ini dapat terlihat dari korfisien jalur antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,566.Penelitian Hardiningsih (2011) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak menunjukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, persepsi efektifitas sistem perpajakan juga tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan untuk kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

2.2 Konsep atau Teori yang Relevan
2.2.1 Implementasi Kebijakan Non Tunai
Amanat undang-undang tentang no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bagian kempet, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 283 menyebutkan : Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan mafaat untuk masyarakat.
Salah satu point penting dari undang-undang tersebut adalah dalam hal pengelolaan keuangan harus terhindarnya dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu, Presiden mengeluarkan kebijakan INPRES (Intruksi Presiden) NO. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang berisi antara lain:
Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

Semua Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional.

Mendagri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah daerah, didukung oleh Menteri PPN/KBPPN bersama Kepala Staf Kepresidenan dan kepala BPKP.

Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di luar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Mendagri dan Menteri PPN/KBPPN.

Berjalannya waktu, Intruksi Presiden tersebut ditanggapi oleh Kemendagri dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mendagri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yaitu Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun maksud surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:
Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
Penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Dalam trangka persiapan implementasi transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Saudara untuk melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.

Bupati/walikota menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Pmerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan maupun pengeluaran.

Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri cq’ Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 oktober 2017.

Menurut Mendagri, Implementasi Transaksi non tunai memberikan manfaat antara lain: 1). Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 2). Mencegah peredaran uang palsu; 3). Menghemat pengeluaran Negara; 4). Menekan laju inflasi; 5), Mencegah transaksi illegal (korupsi); 7), Meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money); 8).Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

Sejalan dengan amanat undang-undang No 23 tahun 2014, Inpres dan SE Mendagri. Wali kota bogor akhiranya mengeluarkan Intruksi Wali Kota Bogor No 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekretariat Daerah dan Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk selanjutnya di tindak lanjuti dan dilaksanakan dikota Bogor. Adapun maksud dari isi intruksi walikota tersebut adalah sebagai berikut: 1). Melaksanan Transaksi Non Tunai untuk Penerimaan dan pengeluaran, untuk semua jenis belanja. 2). Menghimbau Penyedia Barang dan Jasa untuk membuka rekening di Bank BJB selaku RKUD 3). Batasan transaksi baik penerimaan maupun pembayaran yang masih bisa dilakukan secara tunai. Maksimal Rp. 1.000.000,00/transaksi. 4). Para Asisten mengkoordinir, memantau pelaksanaan dan kendala-kendala. 5). Sekda membuat surat edaran, untuk hal-hal yang teknis. 6). Waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 1 Januari 2018.

Selanjutnya, arahan Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Kota Bogor (Hj. Anggraeny Iswara, SH) Implementasi Kebijakan Transaksi Non tunai Kota Bogor bertujuan baik, untuk menekan tingkat penyelewengan penggunaan anggaran hingga manfaat dapat optimal dirasakan masyarakat. Sehingga terciptanya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Transaksi non tunai ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat yang ditimbulkan, antara lain sebagai berikut:
Manfaat non-tunai secara Internal
Aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel
Seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah
Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas
Pengendalian internal pengelolaan kas meningkat
Menghasilkan posisi kas harian secara real time
Mendukung implementasi accrual basis
Proses tutup buku akhir tahun dan pelaporan keuangan lebih cepat dan handal
Membangun kedisiplinan pengelola keuangan dalam melakukan pencatatan dengan minimal kesalahan
Belanja Lebih Efektif dan Efisien
Pola penyerapan anggaran lebih teratur dan terukur
Penyerapan anggaran belanja lebih optimal
Manfaat Non-tunai Secara Luas
Membangun budaya masyarakat dan dunia usaha terutama yang terkena dampak transaksi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk beralih menggunakan transaksi nontunai
Mencegah terjadinya manipulasi atau markup belanja daerah oleh sektor swasta dan pemerintah
Membangun kedisiplinan dan kejujuran dunia usaha dalan rangka mencegah praktek kolusi dan korupsi di sektor belanja pemerintah
Membangun dan memberdayakan dunia usaha sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Membangun budaya masyarakat untuk belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Secara umum, alur kebijakan dasar hukum implementasi transakasi non tunai ini tergambar sebagai berikut:

Lebih jelas dan rinci mengenai Implementasi Kebijakan Non tunai di Kota Bogor adalah sebagai berikut yang disampaikan oleh Dra. Hj. Ritta Tresnayanti, M.Pd. (Kepala Bidang Perbendaharaan ; Akuntansi BPKAD Kota Bogor).

Itulah secara singkatnya bagaimana implementasi kebijakan non tunai dikota bogor diterapkan. Semua transaksi pendapatan dan pemasukan akan dilakukan pengelolaan keuangan atau anggaran secara non tunai. Terhitung lebih awal transaksi non tunai diterapakan pada retribusi PAD sektor pajak sebagaimana dijelaskan di awal. Pada intinya implementasi kebijakan ini diterapkan sebagai upaya meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang atau anggaran dan terciptanya akuntabilitas, transparan dan mudah dilakukan serta di monitoring baik oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatkan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kreativitas dan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula direksi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Berkaitan dengan terselenggaranya otonomi daerah, salah satu bidang yang menjadi tanggungjawab kewenangan pemerintah daerah adalah bidang keuangan. Keuangan ini merupakan salah satu bidang yang paling mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena keuangan sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Adapun salah satu yang menjadi sumber keuangan tersebut ialah Pendapatan Asli Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dan pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah juga sebagai usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dijelaskan bahwa PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – perundangan. Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di dapat dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan sumbangan dari Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD.
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil dari pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Dalam Prinsip Islam, tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai – nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan yang didasarkan atas perilaku yang yang tidak merugikan salah satu belah pihak. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah (melalui perpajakan pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Terlebih dalam Islam konsep keadilan dan persatuan dan kebersamaan adalah hal utama sebagai wujud keimanan dan akhlak mulia.

2.2.4 Pengertian Pajak
Definisi Pajak menurut beberapa sarjana dapat diuraikan sebagai berikut: Rochmat Soemitro (1979 :23), mendefinisikan pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sekstor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi”.

Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengalaman pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Ciri dan corak sistem pemungutan pajak adalah :
Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai wujud kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melapor sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapih, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.
Secara umum sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, usyur (pajak perdagangan), kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), warisan kalalah (orang yang tidak mempunyai ahli waris), kaffarat (denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Zakat, kharaj, jizyah dan sebagainya mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Dengan demikian, perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan ketaatan dan keimanan yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan negara dalam sistem ekonomi Islam dan peranannya dalam sistem perekonomian serta aplikasinya dibeberapa negara muslim.
Usyur. Usyur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau non-muslim. Secara etimologi usyur berarti sepersepuluh. Secara terminologi, usyur berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke negara Islam atau yang ada di negara Islam itu sendiri. Usyur atau yang diistilahkan dengan pajak perdagangan ataupun bea cukai ini sudah ada pada masa sebelum Islam. Istilah usyur belum dikenal pada masa Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar Siddiq r.a. Pajak perdagangan ini dimulai sejak masa kekhalifahan umar Ibn Khattab dan terus dikembangkan pada masa sesudah pemerintahannya.
Kharaj. Kharaj berarti pajak yang dikeluarkan atas tanah yang ditaklukan oleh pasukan Islam. Kharaj pertama kali diperkenalkan setelah perang khaibar ketika itu Rasulullah membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar memiliki kembali tanah milik mereka dengan syarat mengeluarkan separuh dari hasil panen tanah tersebut kepada pemerintah Islam sebagai kharaj (pajak).
Jizyah. Secara bahasa jizyah berasal dari kalimat jaza’, yang berarti penggantian (kompensasi), atau balasan atas suatu kebaikan atau kejahatan. Secara terminologi jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada warga non-muslim sebagai imbalan untuk jaminan kehidupan yang diberikan oleh negara Islam. Ia merupakan pajak jiwa bagi non-muslim yang tinggal di wilayah Daulah Islamiyah. Jizyah dipungut oleh negara dari warga non-muslim yang membuat perjanjian dengan pemerintahan Islam, konsekuensi dari perlindungan, jaminan keamanan jiwa dan harta, fasilitas ekonomi, sosial yang diberikan pemerintah Islam kepada mereka, dan sebagai kompensasi dibebaskan dari kewajiban ikut perang.
Khums. Khums merupakan sumber pendapatan negara Islam, sebagai bagian dari harta rampasan perang (ghanimah). Secara bahasa khums berarti 1/5. Secara terminologi khums berarti 1/5 dari harta rampasan perang yang dikeluarkan untuk Rasul, karib kerabat Rasul, fakir, miskin, dan musafir. Dalam Islam, harta rampasan perang diberikan kepada tentara muslim yang ikut perang sebanyak 4/5. Pada masa Rasulullah, khums diditribusikan pada tiga bagian, pertama untuk diri dan keluarganya, kedua untuk karib kerabatnya, ketiga untuk anak yatim, fakir miskin, dan musafir.

Menurut Siti Resmi (2014 : 3 ) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).
“Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber peneriman pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan 19 berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapaan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :
Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lainlain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

Pemberlakuan tax holiday dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.”
2.2.5 Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Definisi lainnya, Pajak daerah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.
Pajak di Indonesia ditinjau dari lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada otonomi daerah, secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotamadya. Dengan demikian pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah.
Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah adalah sumber bagi pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak pusat tidak boleh lagi dikenakan pajak pada tingkat daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan yang belum digali oleh negara. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk mencegah pemungutan pajak yang sangat memberatkan bagi Wajib Pajak.
Pajak daerah , yaitu pajak yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota/Kabupaten yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok (PRk), Pajak Hotel (PHt), Pajak Restoran (PR), Pajak Hiburan (PHb), Pajak Reklame (PRl), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (PMBLB), Pajak Parkir (PPk), Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Sarang Burung Walet (PSBW), Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PPB P2) yang sudah dialihkan ke sebagian Pemda dan paling lambat 31 Desember 2013 di seluruh Pemda, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dasar hukum, dasar hukum pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah undang – undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu:
Pajak Provinsi, terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangam Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah Provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.6 Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib Pajak, sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.Wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.

Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Badan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :
Perseroan terbatas,
Perseroan komanditer,
Perseroan lainnya,
Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma,
kongsi,
koperasi,
dana pensiun,
persekutuan,
perkumpulan,
yayasan,
organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) didefinisikan sebagai berikut : “Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.” Kepatuhan Pajak menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) adalah sebagai berikut : “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013 : 139) mengemukakan bahwa : “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung sistem self assesment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”
Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Pratama (2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Setiap tahun pada akhir bulan Januari dilakukan penetapan wajib pajak patuh.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima (5) tahun terakhir.
Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang.
Berdasarkan definisi dan uraian singkat yang telah dikemukakan maka pada prinsipnya Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 138) adalah : 1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret. 2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut”.Pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 140) disebutkan bahwa: “Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang.” Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara
Pelayanan pada Wajib Pajak
Penegakan hukum perpajakan
Pemeriksaan pajak
Tarif pajak.
Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukan Siti Kurnia Rahayu (2013:143) adalah sebagai berikut:
“Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN”.

2.3 Kerangka Pemikiran
Kepercayaan yang diberikan undang-undang perpajakan kepada para Wajib Pajak untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakannya, bukan berarti mengabaikan aspek pengawasan. Karena negara sudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, maka apa yang telah dihitung, diperhitungkan, disetor, dan dilaporkan oleh Wajib Pajak seharusnya dianggap benar oleh fiskus, kecuali fiskus mempunyai data atau informasi bahwa itu salah.
Sistem pemungutan pajak di Indonesia berganti dari official assesment menjadi self assesment. Dalam official assesment, besarnya kewajiban perpajakan sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak dan fiskus. Sedangkan self assesment, kewajiban perpajakan dari mulai mendaftarkan diri, menghitung dan memperhitungkan, menyetorkan, melaporkan sampai menetapkan sendiri pajak terhutangnya, dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
Dalam penelitian-penelitian terdahulu, disebutkan banyak yang menjadi faktor-faktor yang mendorong adanya pengaruh terhadap kenaikan kepatuhan wajib banyak. Diantaranya faktor biaya kepatuhan, transparansi, pemeriksaan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, penerapan e-filling, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak serta pelayanan fiskus dan lainnya. Semua faktor tersebut menjadi hal terpenting bagi setiap penerapan di perpajakan. Akan tetapi belum dapat menjamin tingkat kepatuhan terus berlanjut, karena setiap daerah tidak menerapkan semua itu.
Melihat, memperhatikan dan menganalisa perkembangan teknologi saat ini, ada satu hal yang belum diterapkan di kota bogor dan baiknya saat ini sudah mulai dijalankan serta diharuskan wajib dipatuhi wajib pajak orang/badan dikota Bogor yaitu Implementasi Kebijakan Non tunai yang diterapkan pada pembayaran pajak. Contoh sukses penerapan kebijakan ini adalah di Pemerintah Daerah Kota Jakarta yang sudah dilaksanakan di daerah terhitung dari tahun 2014 dan terbukti telah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan PAD yang lebih meningkat tinggi. Kemudahan pembayaran pajak yang efektif, efisien, aman dan tidak banyak menyita waktu menjadi suatu keinginan dan idaman dizaman yang serba canggih seperti saat ini.

2.4 Hipotesis
32842201566691Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
0Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
76201568450Implementasi Kebijakan Non-Tunai (X)
(X)
00Implementasi Kebijakan Non-Tunai (X)
(X)
Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono: 2016). Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran dan teori-teori yang dijelaskan di deskripsi teori sesuai dengan masalah yang ditemukan di rumusan masalah, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
19792951206500
H: Implementasi Kebijakan Non-Tunai berpengaruh terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.

2.5 Operasionalisasi Variabel
Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian dalam konsep dimensi dan indikator. Disamping itu tujuannya adalah untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi penelitian ini maka terdapat 2 (empat) variabel yaitu :
1. Implementasi Kebijakan Non-Tunai sebagai Variabel Bebas (X)
2. Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Terikat (Y)
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2015 : 254) sebagai berikut: “Analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”
Pendekatan Asosiatif ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan fakta yang terjadi pada variabel yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Non-Tunai dan Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk mengetahui gambaran dari masing-masing variabel digunakan rumus rata-rata (mean). Pengertian verifikatif menurut Masyhuri dan Zainuddin (2009 : 45) adalah sebagai berikut : “Analisis verifikatif adalah untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.” Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak, biaya kepatuhan, dan prinsip transparansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultanDalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap 2 variabel, yaitu variabel (X) “Implementasi Kebijakan Non-Tunai” dan (Y) “Kepatuhan Wajib Pajak” di Kota Bogor.
Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2016 : 1) metode penelitian didefinisikan sebagai berikut : “Metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan data kegunaan tertentu.” Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut Sugiyono (2015 : 13) Metode kuantitatif adalah : “Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitaif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapakan.”. Menurut Sugiyono (2016: 7) pengertian penelitian survey sebagai berikut : “Penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.”
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier. Data premier menurut Nur dan Bambang ( 2009; 64 ) adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data premier dalam penelitian ini berupa jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada responden.
Dalam penelitian survey ini, penulis melakukan penelitian langsung pada Kantor perpajakan kota bogor, BPKAD dan wajib pajak kota bogor. untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta diketahui pengaruhnya antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2016), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai perpajakan kota Bogor, BPKMDA dan wajib pajak kota bogor yang terdaftar.
Menurut Sugiyono (2016): “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik acak sederhana yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2016) dengan taraf kesalahan 5% diperoleh hasil bahwa untuk populasi 45 orang, sampel yang ditentukan adalah 40 orang.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :1.Studi Kepustakaan
Yaitu teknik pengumpulan data yang sifatnya teoritis yang berhubungan dengan bidang yang sedang penulis teliti, baik berupa buku, surat kabar, majalah maupun peraturan-peraturan.

2.Studi Lapangan
Yaitu dengan meninjau secara langsung objek yang akan diteliti, yaitu Kantor Perpajakan di Kota Bogor, BPKMDA dan wajib pajak kota bogor yang terdaftar. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari :Wawancara, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk tulisan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi secara langsung serta relevan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu Pengaruh Implementasi Kebijakan Non-Tunai terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor.

Angket, yaitu sejumlah daftar pertanyaan yang disusun dalam bentuk tulisan untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dari jawaban responden secara tertulis, adapun jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Angket disebarkan kepada responden dan diberi waktu untuk mengisi dengan jawaban yang sudah tersedia. Angket ini diperuntukkan sebagai sumber data yang dapat dijadikan bahan analisa data. Dalam pengumpulan data melalui angket ini, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu :
1). Bentuk angket adalah bersifat tertutup, yaitu pilihan jawaban atas pertanyaan yang diajukan telah ditentukan penulis.

2). Penulis memilih alternatif jawaban ke dalam pilihan dengan bentuk gradasi lima, yaitu;
Jawaban A dengan kriteria Sangat Tidak Baik
Jawaban B dengan kriteria Kurang Baik
Jawaban C dengan kriteria Cukup Baik
Jawaban D dengan kriteria Baik
Jawaban E dengan kriteria Sangat Baik
Teknik Analisis Data
Untuk lebih memudahkan dalam mengevaluasi data yang telah dikumpulkan serta lebih memudahkan untuk menentukan hasil penelitian, maka data yang sudah terhimpun diklasifikasikan menurut jenisnya, yaitu :
a)Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara/pengamatan langsung di lapangan
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Perpajakan Kota Bogor dan BPKAD
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dianalisa secara teliti dan obyektif guna memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.Dalam penelitian ini, angket merupakan alat pengumpul data yang pokok, karena itu dalam menganalisa data lebih dititik beratkan pada analisa terhadap data hasil jawaban angket. Adapun data dari seluruh angket/ kuesioner yang telah dibagikan kepada responden diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :Mengumpulkan seluruh angket/kuesioner yang telah dibagikan kepada responden, kemudian diteliti kelengkapan jawaban dari tiap-tiap point pertanyaan tersebut yang berisi indikator-indikator dari proses pengawasan dipilah-pilah/dikelompokkan hasil jawabannya, data hasil angket/kuesioner diolah dengan menggunakan Skala Likert, yaitu untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi responden.

Penggunaan Skala Likert ini dengan mempertimbangkan bahwa pertanyaan dalam angket / kuesioner yang diberikan akan lebih menampung aspirasi jawaban dari responden, sehingga dari setiap pertanyaan yang diajukan memiliki alternatif jawaban sebagai berikut :Setiap jawaban sangat setuju (sangat baik) diberi nilai 5,
Setiap jawaban setuju (baik) diberi nilai 4,
Setiap jawaban cukupsetuju (cukup baik) diberi nilai 3,
Setiap jawaban cukup baik (kurang baik) diberi nilai 2,
Setiap jawaban sangat tidak baik (sangat kurang) diberi nilai 1.

Setelah diketahui persentase dan nilai masing-masing items pertanyaan, maka untuk lebih lanjut pengolahan datanya dimasukkan ke dalam tabel frekuensi dengan tabulasi langsung. Dalam beberapa items pertanyaan juga bisa merupakan salah satu indikator dari variabel penelitian, sehingga dari beberapa items pertanyaan tersebut kemudian diolah lebih lanjut menjadi satu kriteria penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan.

Setelah berbentuk tabel frekuensi dengan cara tabulasi langsung ini, maka kemudian dihitung dan dipersentasekan untuk selanjutnya akan diperoleh beberapa nilai kualifikasi yang dicapai. Maka dari hasil pengolahannya kemudian dibandingkan dengan standar atau kriteria sebagai berikut :Tabel Standar atau Kriteria Nilai Kualifikasi
Interval Nilai Kriteria
1,00 – 1,80
1,81 – 2,60
2,61 – 3,40
3,41 – 4,20
4,21 – 5,00 Sangat Kurang/Tidak Baik
Kurang
Cukup
Baik
Sangat Baik
Interval antara satu kualifikasi dengan kualifikasi yang lain ditentukan oleh nilai jawaban tertinggi dikurangi nilai jawaban terendah dibagi dengan banyaknya kualifikasi penilaian sehingga diperoleh interval sebagai berikut :-9537701524000
Sedangkan rumus yang digunakan adalah menggunakan perhitungan menurut Bakri Siregar (1993) yaitu perhitungan Weight Mean Score (WMS) sebagai berikut:
800100254000
Keterangan :
M=Perolehan angka kriteria Penafsiran
=Penjumlahan
f=Frekuensi
N=Jumlah seluruh responden
X=Pembobotan skala nilai
Untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengawasan lurah terhadap kinerja staff digunakan rumus korelasi Rank Order Spearman (Kros) menurut Sugiyono (2012) untuk mengukur hubungan kedua variabel tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

Dimana:
P=Koefisien korelasi Rank Spearman
d=Kuadrat beda antara rank x dan y
n=ukuran / jumlah populasi atau ukuran sampel
=Jumlah
Sedangkan untuk mengetahui hubungan kedua variabel penelitian dilanjutkan dengan rumus:

Keterangan:
rs= Koefisien korelasi
n= Banyaknya sampel
Sedangkan tingkat signifikansinya atau alpha ditentukan sebesar 5% untuk menguji hipotesis maka digunakan kriteria sebagai berikut:
Jika thitung lebih kecil dari ttabel (thitung < ttabel) maka hipotesis ditolak
Jika thitung lebih besar dari ttabel (thitung > ttabel) maka hipotesis diterima
Menurut pendapat Sugiyono (2012) setelah melewati berbagai tahap perhitungan, maka untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel X dan variabel Y digunakan interpretasi koefisien korelasi berikut ini:
Tabel 3.2
Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Nilai Kriteria
0,00 – 0,199 Sangat Rendah
0,20 – 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat
Sumber : Sugiyono (2006)
Lokasi Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Kantor Perpajakan Kota Bogor, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dan Wajib Pajak Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Kota Bogor.

Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Maret 2018 sampai Juni 2018, dengan jadwal penelitian Skripsi sebagai berikut :
Maret & April 2018: Masa persiapan yaitu observasi dan pengajuan judul dan seminar kolokium.

Mei 2018: Penelitian Lapangan dan Pengolahan Data
Mei 2018: Penyusunan data laporan dan Penyusunan laporan
Juni 2018: Perbaikan skripsi
Juni 2018: Seminar Hasil Penelitian
Juni 2018: Sidang Skripsi
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;
Jadwal Penelitian
No Kegiatan Lamanya Waktu
Maret
2018 April
2018 Mei
2018 Juni
2018
1 Masa Persiapan :
Observasi, Pengajuan Judul dan Seminar Kolokium 2 Penelitian Lapangan dan Pengolahan Data 3 Penyusunan Data dan Penyusunan Laporan 4 Perbaikan Skripsi 5 Seminar Hasil Penelitian 6 Sidang Skripsi